Pegawai Walkout dan Beredar Rekaman Ancaman Firli Bahuri, Begini Respons KPK

Nasional | Minggu, 09 April 2023 - 22:15 WIB

Pegawai Walkout dan Beredar Rekaman Ancaman Firli Bahuri, Begini Respons KPK
Ketua KPK Firli Bahuri (DOK JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik pemecatan terhadap Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK kian mengemuka. Terlebih, beredar informasi yang menyatakan para pegawai KPK dari Polri walkout saat rapat dengan Pimpinan KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengakui, pimpinan KPK bertemu dengan para pegawai yang bersumber dari Polri. Hal ini setelah mereka menolak pemecatan Brigjen Endar.


"Pimpinan KPK, betul pada Selasa (4/4) telah bertemu dan membuka ruang diskusi bersama segenap pegawai yang bersumber dari Polri. Hal ini untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal," kata Ali kepada wartawan, Ahad (9/4/2023).

Ali menjelaskan, pertemuan tersebut juga sebagai lanjutan penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan kepada seluruh insan KPK melalui email internal. Forum itu dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersama masyarakat guna memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara.

"KPK akan meyakinkan publik melalui kerja-kerja nyata pemberantasan korupsi, baik dengan berbagai program internalisasi nilai antikorupsi bagi masyarakat, mendorong dan mendampingi perbaikan sistem dan tata kelola institusi pemerintahan, serta penegakan hukum tindak pidana korupsi," ucap Ali.

Ia meyakini, masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Karena pemberantasan korupsi adalah ihwal yang utama.

"Kami akan terus melakukan penguatan soliditas internal dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar memastikan pemberantasan korupsi tetap dapat kita lakukan bersama," tegas Ali.

Ia mengklaim, beberapa keberhasilan KPK terakhir, seperti operasi tangkap tangan, pengungkapan dugaan korupsi di Dirjen Pajak, korupsi di Kapuas, Papua, dan sebagainya adanya andil besar masyarakat dengan melaporkan dan menyampaikan informasi dugaan terjadinya korupsi tersebut. Sehingga KPK melalui kerja tim bisa menindaklanjutinya secara cermat dan tepat.

"Di sisi lain, kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas KPK," ucap Ali.

Dewas KPK sesuai tugas pokok fungsinya pasti akan menindaklanjuti secara profesional sesuai SOP dan independen dari pengaruh pihak manapun. KPK juga menunggu hasil tindak lanjut dari Dewas KPK tersebut.

 "Sehingga marilah kita serahkan proses tersebut pada mekanisme di Dewas, sehingga kami berharap tidak ada lagi pihak yang membangun narasi kontraproduktif terkait persoalan dimaksud. Karena hal tersebut justru akan mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkas Ali.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook